Dumai, suryapublik.com.16 Juni 2025 — Suasana kawasan Pelabuhan Dumai memanas. Ratusan buruh, mahasiswa, dan perwakilan masyarakat dari berbagai elemen kembali turun ke jalan, menggelar aksi damai di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Gate Pelabuhan Dumai. Mereka menuntut keadilan atas lambannya penerbitan izin Pemberitahuan Memulai Kegiatan Usaha (PMKU) bagi koperasi buruh lokal yang telah diajukan sejak lama.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Kurniawan, Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Bumi Melayu Berkah Bersama, yang menilai bahwa KSOP Dumai telah berlarut-larut dalam proses administrasi tanpa alasan yang jelas.
“Koperasi ini dibentuk oleh masyarakat yang tinggal di kawasan paling terdampak pelabuhan — bahkan beberapa hanya berjarak belasan meter dari pagar pelabuhan. Tapi sampai hari ini, mereka tetap tak memiliki akses kerja. KSOP seperti menutup mata,” tegas Kurniawan dalam orasinya.
Ia menyebut, penundaan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak warga atas akses lapangan kerja di wilayah tempat mereka tinggal.
Turut hadir dalam aksi tersebut, Sudirman, Ketua Aliansi Perusahaan Bongkar Muat Dumai, yang mengkritisi dugaan adanya praktik monopoli dan ketidakadilan dalam pengelolaan koperasi buruh pelabuhan.
“Tidak ada aturan yang melarang keberadaan lebih dari satu koperasi TKBM di pelabuhan. Ini justru semangat reformasi: membuka ruang bagi keadilan dan pelayanan publik yang setara,” ujarnya. “Kalau KSOP terus menahan izin tanpa argumen jelas, ini menimbulkan dugaan bahwa ada kepentingan monopoli yang dilindungi.”
Kritik keras juga datang dari Rizal, tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT di kawasan Ring Setengah Pelabuhan. Ia menyuarakan kekecewaan warga yang selama puluhan tahun hanya menerima dampak lingkungan dari pelabuhan — seperti debu, kebisingan, dan kemacetan — tanpa pernah menikmati manfaat ekonomi apa pun.
“Tanah pelabuhan dulu kami yang serahkan untuk pembangunan. Tapi kini kami malah disingkirkan. Anak cucu kami bahkan tak diberi ruang untuk bekerja di pelabuhan yang berdiri di atas tanah leluhur mereka,” ucap Rizal penuh emosi.
Dukungan solidaritas juga mengalir dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota Dumai. Mereka menganggap perjuangan ini sebagai bentuk koreksi terhadap sistem ketenagakerjaan pelabuhan yang eksklusif dan tertutup.
> “Kami akan terus mengawal. Ini bukan hanya soal izin koperasi, ini soal akses keadilan ekonomi. Jika KSOP tetap diam, gerakan akan semakin besar,” kata Bimo Laksono, Koordinator BEM Se-Kota Dumai.
Aksi yang berlangsung tertib ini berakhir dengan penyampaian tuntutan resmi kepada pihak KSOP Dumai. Massa juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar jika tidak ada tanggapan dalam waktu dekat.
Situasi ini menjadi peringatan keras bagi KSOP Dumai agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral atas dampak sosial dari keputusan-keputusan institusinya. Jika suara rakyat terus diabaikan, potensi konflik sosial di kawasan pelabuhan bisa semakin meluas.
(Ria)
